nusakini.com - Fanatisme masyarakat dalam mendukung calon pemimpinnya di Pilkada serentak 2017 sangat rawan konflik. Untuk itu, Bawaslu dan KPU perlu menjunjung tinggi independensinya serta aparat pun perlu cermat melihat potensi konflik.

 Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menyampaikan hal tersebut dalam diskusi mingguan Dialektika Demokrasi bertajuk "Siap Menang Siap Kalah" di Media Center DPR, Kamis (27/10/2016). Semua pihak diimbaunya mampu megantisipasi konflik. Penyelenggara Pemilu harus menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam Pilkada.

• Komisi IV DPR Dorong Kolaborasi Tingkatkan Produksi Susu Lokal
• Daniel Johan: Swasembada Pangan Bukti Kebangkitan Pertanian Kalimantan Barat
• Mentan Amran Ajak Komisi IV DPR Bersama Kejar Swasembasa Pangan
• DPR Sebut Mentan Amran Bisa Menjadi Best of Ministry Agriculture
• Andry Bulu, Yakin Bisa Sejahterakan Jeneponto Bila Terpilih Jadi Wabup Pada Pilkada 2024

 Yang paling lagi, sambung politisi PKB itu, politik uang harus disingkirkan dalam Pilkada serentak. “Penyelenggara pilkada harus dapat memastikan tidak ada politik uang, serta netralitas PNS, TNI, dan Polri,” serunya.

 Hadir pula sebagai pembicara komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, komisioner KPU Feri Kurnia Rizkiyansyah, dan Direktur Perludem Titi Anggraini. Menurut Daniel, banyak pasangan calon yang melakukan blusukan ke tengah masyarakat yang di luar agenda kampanye. Ini perlu diawasi, agar kampanye calon kepala daerah lebih fair dan tertib.

 Sementara itu, Titi mengungkapkan, daerah yang perlu diwaspadai dalam Pilkada serentak 2017 adalah Provinsi Aceh. Mantan combatan GAM dan petahana saling mencalonkan diri. Potensi konfliknya cukup besar. Selain Aceh, Pilkada di Banten juga perlu perhatian. Pengawasan perlu masif dilakukan di Banten, lantaran banyak politisasi birokrasi dan politik uang.

 Namun, yang menggembirakan, sambung Titi, tak ada diskursus penundaan Pilkada 2017. “Dalam konteks ini kita sudah matang,” ucapnya. Pilkada kali ini selain lebih matang, juga lebih optimis dan penuh harapan. Sementara berkaca pada Pilkada serentak 2015, konflik justru dipicu oleh dualisme kepengurusan partai. Kini, konflik partai relatif sudah mereda. Jadi, Pilkada tidak lagi diganggu oleh konflik internal partai.(p/mk)